Beberapa kalangan perbankan terpaksa mengubur harapan dalam acara Banker’s Dinner yakni pertemuan tahunan para punggawa-punggawa perbankan. Riuhnya persoalan perbankan paling aktual terasa tak tersentuh dalam agenda bank sentral sebagai pihak penyelenggara.
Selain permasalahan aktual ada juga bayang-bayang luruhnya kedaulatan perbankan nasional. Karena saat ini tidak semua tali kendali perbankan ada pada bank sentral, sebab kepemilikan asing semakin besar dalam sektor perbankan.
Kolosalnya penghuni negeri ini yang sekitar 230 juta jiwa, sementara baru 37,8 % yang punya simpanan di bank, menjadi magnet L U S I ( LUbuk ekspanSI) perbankan asing. Tercatat bank-bank swasta nasional yang mayoritas kepemilikannya dikuasai asing adalah BCA, Niaga, Danamon, BII, NISP, dan Buana.
Di luar itu, masih banyak bank-bank lain yang pemiliknya pihak asing meski modal yang dibenamkan bukan menjadi saham mayoritas, seperti yang terjadi pada Bank Permata dan Panin.
Sampai akhir 2008 tercatat 27 bank asing baik murni ataupun campuran (Bank Indonesia, 2008). Memang bila dilihat dari sisi kuantitas, telah terjadi penurunan jumlah bank asing dibanding tahun 1997 yang mencapai 41 bank, akan tetapi bila melongok aset yang ditanam pada sektor perbankan kita, dana asing sungguh sangat tambun.
Bayangkan bila pada akhir semester I/2008 total aset bank asing Rp 295,86 triliun atau mencapai hampir 15 persen dari total dana perbankan umum di Indonesia.
Tapi sampai akhir kemarin, aset bank asing mendekati 50% dari total dana perbankan nasioanl yang mencapai Rp1.800 triliun.
Komposisi inipun diyakini akan terus merangkak, karena L U S I masih terus dijajaki, saat ini sudah ada Affin Holding Berhard yang sedang “PDKT” dengan Bank Ina Persada, kemudian ada bank terbesar ke empat malaysia RHB Capital Berhard sedang kasak kusuk untuk meminang Bank Mestika.
Jika kepemilikan asing mayoritas pada suatu perbankan, maka tentu visi dan operasi perusahaan akan mengikuti pemegang saham terbanyak.
Hal ini akan berbeda jika bank dimiliki oleh negara, karena relatif mudah bagi pemerintah mengarahkan agar visi usaha berkesesuaian dengan situasi ekonomi yang berkembang di masyarakat.
Inilah potret sektor perbankan saat ini, yang kedaulatannya ikut dibagi dengan pihak asing.
